Mendongkrak Pemasaran Ikan Dari Aceh

 “Produksi perikanan dari Tempat Pendaratan Ikan di Idi, Aceh Timur, setiap hari adalah 30-35 ton. Sebagian untuk konsumsi lokal, lainnya untuk diekspor ke Malaysia melalui Medan. Mengapa tidak langsung dari Aceh?” demikian pertanyaan yang dilontarkan oleh Dr. Miasuddin, dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dalam Workshop yang diselenggarakan oleh FAO, Kementerian Kelautan dan Perikanan, INFOFISH Kuala Lumpur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NAD, di Banda Aceh (22/6).
          
Ikan dari Belawan, Medan, memasuki Malaysia, kebanyakan lewat pelabuhan Lumut, negara bagian Perak. Ekspor ikan dari Medan ke Malaysia sekitar 30 ton per hari. Dibanding Belawan, Idi memang memiliki beberapa kelemahan. Prasarana dermaga, pabrik es, cold storage belum ada, stasiun bahan bakar belum memadai, alur pelabuhan sering dangkal. Dan yang lebih penting lagi, pengusaha lokal yang cukup besar untuk melakukan ekspor belum ada.
         
Sangat jauh dibanding dengan pelabuhan perikanan Belawan, Medan, yang memiliki 4 pabrik es, 7 unit cold storage, 8 unit galangan kapal dan aktif berbisnis 20 pedagang besar bidang perikanan.
          
Perjalanan laut dari Idi ke Lumut, Malaysia, selama 16 jam, memang lebih lambat 4 jam, dibanding dari Belawan ke Lumut. Akan tetapi, pengangkutan lewat darat dari Idi ke Belawan juga memakan waktu lama.
          
Sebetulnya saat ini hubungan dagang produk perikanan antar wirausaha Aceh dengan Malaysia telah terjalin baik. Apalagi setelah FAO memfasilitasi sistem pemasaran dan informasi hanya menggunakan SMS handphone telah menjangkau 19 kabupaten di wilayah Aceh dan mitranya di Malaysia. Oleh karenanya, penguatan Pelabuhan Perikanan Idi di Aceh Timur, dan Lampulo di dekat Banda Aceh merupakan langkah strategis yang di dukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
          
Soen’an H. Poernomo, Kepala Pusdatin, KKP, yang memandu Workshop, menyampaikan bahwa titik kuncinya adalah tiga faktor, yakni ketersediaan prasarana, keberadaan pengusaha lokal, dan penguatan sistem pemasaran. Dalam aspek  prasarana, pemerintah provinsi telah membebaskan lahan, dan KKP telah mensuplai anggaran untuk dermaga. Apabila prasarana memadai, eksportir dari Medan tentunya akan tertarik juga ke Idi, dan pengusaha lokal juga diharapkan dapat tumbuh. Alternatif lain BUMN perikanan juga dapat berperan.
          
Sistem informasi harga yang ada di Aceh menurut Soen’an telah menjadi model, dan KKP akan memperluas secara bertahap ke tingkat nasional, dimulai dengan provinsi yang sudah siap, yaitu Jawa Timur, Yogyakarta dan Gorontalo. Erik Hempel, salah satu pembicara yang aktif membantu FAO dan INFOFISH, sepakat dengan rencana pemantapan pemasaran oleh KKP tersebut. Konsultan dari Norwegia ini menyatakan bahwa hanya dengan pemasaran yang baik maka tujuan mewujudkan Indonesia sebagai produsen terbesar hasil perikanan pada tahun 2015 akan tercapai.
          
Soen’an menambahkan, pengembangan ikan dari Aceh ini memiliki arti yang strategis dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Aceh sekitar 36%, dan lebih dari 80% nelayan tergolong miskin. Padahal, Aceh memiliki potensi yang cukup besar, dengan panjang pantai 2.467 km, luas areal budidaya 43.173,5 ha, serta potensi lestari laut sekitar 493,93 ribu ton per tahun.

Benih udang dan bandeng telah terkenal berasal dari Aceh. Pengembangan akuakultur di daerah ini juga termasuk yang terbesar setelah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dalam sejarah perikanan samudera, pelabuhan Sabang juga pernah menjadi alternatif pelabuhan perikanan Benoa, Bali dan Jakarta. ***


Sumber : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi